Koopssusgab Diaktifkan, Denjaka TNI AL Tunggu Arahan Panglima

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji memastikan pasukan khusus Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL siap bergabung dengan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI memberantas aksi terorisme.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi keputusan DPR dan Panglima TNI yang bersepakat mengaktifkan Koopsusgab guna menanggulangi tindak pidana terorisme.

"Intinya TNI AL sangat siap masuk dalam Koopssusgab," kata Siwi di Pangkalan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (25/5).

Koopsusgab sendiri merupakan pasukan khusus gabungan dari tiga matra militer, seperti Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, dan Detasemen Bravo 90 TNI AU.

Satuan elite tersebut dibentuk pada awal 2015 oleh Jenderal (Purn) Moeldoko ketika menjabat Panglima TNI.

Mantan Komandan Jendral Akademi TNI ini memastikan bahwa pengerahan pasukan dan alutsista di kesatuan tersebut sudah siap untuk dikerahkan melawan terorisme.

Ia memastikan pihaknya tinggal menunggu perintah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengaktifkan kembali pasukan tersebut.

"Satuan sudah siap, prajuritnya sudah siap, tinggal melaksanakan perintah dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto secara langsung," kata dia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Siwi merinci bahwa pasukan Koopsusgab yang disiapkan berjumlah 90 personel. Personel yang dipilih itu memiliki keahlian khusus dalam hal penanganan aksi terorisme.

Meski begitu, pasukan Koopsusgab hanya bisa diturunkan apabila sudah ada keputusan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum bergeraknya pasukan tersebut.

"Harusnya ada peraturan dulu, kalau ada perintah kita laksanakan, misalnya operasi di Marawi (Filipina Selatan) yang langsung digelar dan sampai sekarang masih berlangsung antara tiga negara atau trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina," kata Siwi.

Selain itu, ia mengatakan pelibatan Koopsusgab untuk menangani terorisme tidak perlu mengubah doktrin militer. Ia menyatakan doktrin militer TNI sudah memadai untuk memberantas serangan musuh yang mengganggu kemanan Indonesia saat ini.

"Saya kira doktrin latihannya sedang disusun [berdasar] doktrin TNI. Nah itu termasuk dari pada itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepakat mengaktifkan Koopsusgab.

Gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI itu akan diatur lewat instrumen Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan pembentukan Koopssusgab ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang diatur Pasal 7 UU TNI, salah satunya untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.